Soppeng – Legislator DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) Selle Ks Dalle mengungkap sejumlah proyek pembangunan jalan di Kabupaten Soppeng mandek gegara kontraktor kabur. Pemprov Sulsel diminta agar segera menindaklanjuti persoalan tersebut.
“Hampir semua proyek lari kontraktornya di Soppeng seperti ruas Bulu Dua, Pekkae Barru-Takkalala Soppeng, kemudian ruas Takkalasi-Bainange-Lawo, lalu perbatasan Soppeng-Sidrap juga lari (kontraktornya). Selain itu jembatan Pacongkan tidak mampu diselesaikan,” kata Selle saat reses di Kecamatan Marioriawa, Soppeng, Sabtu (3/6/2023).
Selle mengatakan kontraktor yang memenangkan proyek ternyata tidak punya kompetensi memadai. Perusahaan yang mengerjakan proyek tidak punya kemampuan finansial yang cukup.
“Kemampuan pas-pasan, ditambah lagi peralatannya terbatas. Kalau dipaksakan kerja di lapangan, tidak sesuai dengan desain awal,” tuturnya.
“Dari pada dilanjutkan rugi dari sisi keuangan, dan bisa bermasalah secara hukum. Jalan paling aman ya lari. Dan kontraktor yang lari ada yang sampai pinjam perusahaan,” tambah anggota Komisi E DPRD Sulsel ini.
Selle lantas meminta Pemprov Sulsel memperketat proses lelang. Kualifikasi perusahaan kontraktor mesti menjadi pertimbangan bukan hanya karena penawarannya murah.
“Makanya kami sampaikan ke Pemprov, jangan yang dimenangkan penawaran terendah. Mesti yang rasional dan betul-betul diteliti kemampuan perusahaan penawar,” sebut Selle.
Selle menyayangkan keterlambatan penyelesaian proyek tersebut. Pasalnya proyek jalan Pemprov Sulsel itu sudah dianggarkan di APBD.
“Padahal ini semua proyek anggarannya sudah ada. Mestinya masyarakat sudah menikmati ini semua jalan tahun 2022 untuk memicu pertumbuhan ekonomi. Ini semua wilayah strategis,” jelasnya.
Menurutnya Pemprov Sulsel sudah mengucurkan anggaran yang besar di Soppeng. Anggaran itu untuk pembangunan infrastruktur jalan.
“Besar itu anggaran yang tidak jalan. Kemungkinan anggaran keseluruhan kurang lebih Rp 400 miliar,” tambah Selle.
pihaknya juga akan mengawal agar proyek jalan Pemprov Sulsel. Dana yang sudah dialokasikan di APBD harus diserap secara maksimal.
“Ini fungsi pengawasan kami yang harus kami sampaikan ke warga. Meski kontraktornya lari, tapi kita apresiasi karena Ibu Kadis PUPR Sulsel tetap berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan ini,” jelasnya.(“)
