Misteri Data Pendidikan & Jalan Menuju Swasembada: Bupati Sidrap Bongkar Semua di Kampale
Bupati menyebutkan telah mengupayakan dukungan anggaran pusat, namun mendorong desa untuk memaksimalkan Dana Desa dalam membangun infrastruktur dasar seperti jalan-jalan lingkungan.
Syaharuddin juga menyuarakan perubahan arah penggunaan Dana Desa. “Jangan terlalu banyak pelatihan, karena jujur saja, setelah pelatihan tidak semua peserta jadi ahli. Lebih baik kita arahkan anggaran untuk jalan tani, deker, lampu jalan, dan jalan lingkungan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” tegasnya.
Bupati selanjutnya mengutarakan, sektor andalan Kabupaten Sidrap adalah pangan, khususnya padi, dengan sekitar 87 persen warganya bekerja di sawah. Untuk itu Ia mengajak semua pihak untuk bekerja maksimal demi mendukung program swasembada pangan nasional yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden RI.
“Kita menargetkan kontribusi 1 juta ton gabah dari Sidrap untuk Indonesia. Saya yakin kita mampu.
Tahun lalu, kita sudah dapat bantuan irigasi senilai Rp12 miliar,” ujar Syaharuddin.
Ia juga mengungkap bantuan sebesar Rp100 miliar yang diterima untuk perbaikan sawah tadah hujan, termasuk program listrik masuk sawah seluas 18.000 hektare.
“Mari kita buktikan bahwa Sidrap tidak hanya bicara ketahanan pangan, tapi sudah menuju Swasembada Pangan Nasional. Kalau IP 200 dan IP 300 kita berhasil, saya akan datang ke Jakarta membawa hasil kerja keras masyarakat Sidrap: 1 juta ton gabah untuk Indonesia,” tegasnya.
Terkait pembentukan Koperasi Merah Putih, Bupati menyampaikan bahwa sebanyak tujuh notaris telah diundang untuk membantu proses pendirian koperasi di seluruh desa dan kelurahan, dengan biaya akta yang ditekan hanya sebesar Rp2 juta.
“Saya minta para kepala desa bekerja sama agar koperasi ini segera terbentuk. Ini akan menjadi tulang punggung ekonomi desa,” pesannya.
Isu penting lain yang disorot adalah ketidaksesuaian data pendidikan. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan, tuturnya, lebih dari 7.000 anak di Sidrap tercatat tidak bersekolah. Namun setelah diverifikasi, ternyata banyak di antaranya sudah bersekolah, bahkan ada yang telah lulus sarjana. Hal ini terjadi akibat ketidaksinkronan data antara pemerintah pusat dan daerah.
Pos Terkait
Trending Post
Tidak ada komentar