Bulukumba,- Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman membuka dan memberikan arahan pada High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 di Hotel Claro Makassar, Selasa, 4 April 2023.

Upaya ini sebagai bentuk pengendalian inflasi di Sulsel di tahun 2023. Data terakhir menunjukkan bahwa Inflasi gabungan 5 kabupaten/kota IHK di Sulsel pada Maret 2023 tercatat 5,86 persen secara yoy dan mengalami inflasi secara bulanan (mtm) sebesar 0,75 persen.

Menurut Gubernur Andi Sudirman, inflasi Provinsi Sulawesi Selatan tidak termasuk daerah yang konsen dipantau di wilayah Indonesia. Inflasi Sulawesi Selatan relatif aman dan dari 5 kabupaten kota, wilayah Bulukumba menunjukkan penurunan inflasi.

“Terima kasih banyak pak bupati (Bupati Bulukumba), Alhamdulillah turun drastis,” kata Andi Sudirman saat menyampaikan sambutannya.

Diketahui dari 5 kabupaten/kota, Inflasi Bulukumba satu satunya yang berada di bawah angka 0-0,50 mtm persen, yaitu 0,39 persen. Sementara IHK empat kabupaten kota lainnya berada pada angka di atas 0,50 persen.

Menurut Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan, Causa Iman Karana, secara bulanan, inflasi gabungan 5 Kota IHK Sulawesi Selatan sebesar 0,75% (mtm) meningkat dibandingkan Februari 2023 yang mengalami deflasi -0,22% mtm terutama didorong
oleh komoditas bahan pangan seperti beras, cabai rawit dan ikan layang sejalan dengan peningkatan permintaan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idul Fitri di tengah terbatasnya cadangan
beras pemerintah dan kondisi iklim yang kurang kondusif bagi sektor pertanian.

“Secara spasial, inflasi bulanan tertinggi terjadi di Kota Parepare dan Kota Palopo. Sementara secara tahunan, inflasi gabungan 5 Kota IHK Sulawesi Selatan mengalami inflasi 5,86% (yoy) lebih tinggi dibandingkan Februari 2023 sebesar 5,65% (yoy),” ungkap Causa Iman Karana.

Baca Juga:   Babinsa Sereang Serda Muh. Asri Mendampingi Tim Kesehatan Melaksanakan Kegiatan Posyandu

Terdapat 6 (enam) poin arahan Gubernur Sulawesi Selatan diantaranya :

  1. Terkait Stabilisasi Harga Beras, DKPn, Bulog dan Satgas Pangan agar segera melakukan pertemuan bersama pelaku usaha penggilingan padi di sentra Beras se-Sulsel untuk melaksanakan kesepakatan harga beli sesuai ketentuan BAPANAS untuk mendukung ketersediaan pasokan beras.
  2. Meningkatkan produksi ikan sekaligus menjadi nilai tukar nelayan. Kecukupan pasokan antar waktu dan antar wilayah harus dijaga, salah satu melalui fasilitas mobile cold storage.
  3. DKPn dan Dinas Perdagangan segera melaksanakan Pasar Murah bersama OPD di tingkat Kabupaten/Kota secara massif dan terjadwal. DKPn, Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, Biro Ekbang segera berkoordinasi untuk implementasi Fasilitasi Distribusi/subsidi ongkos angkut bahan pangan melalui penggunaan BTT pengendalian inflasi.
  4. TPID Kabupaten Kota bersama TPID Provinsi Sulsel agar segera menyusun neraca pangan tingkat Kab/Kota.
  5. Melaksanakan kerjasama antar daerah intra Provinsi Sulawesi Selatan antara daerah sentra dengan daerah yang membutuhkan (Kota IHK).
  6. Satgas Pangan, BI dan OPD agar secara rutin memantau ketersediaan pasokan dan kondisi harga di seluruh 24 Kabupaten/Kota.

Turut hadir dalam kegiatan Hight Level Meeting Inflasi tersebut Forkopimda Sulsel diantaranya Pangdam XIV/Hasanuddin, Mayjen TNI Totok Imam Santoso, Pangkoopsud II Marsda TNI Andi Kustoro, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Sulsel Hermanto, para anggota TPID Provinsi Sulsel, Kepala OPD Pemprov Sulsel serta para Bupati dan Walikota.(*)